Reportase Webinar Sejarah Kebijakan Pendidikan Dokter Umum dan Dokter Spesialis: Apakah Terjadi “History in the Making” Karena Adanya UU Kesehatan 2023
PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerjasama dengan Departemen Sejarah FIB UGM menyelenggarakan Seri Webinar Sejarah Kebijakan Kesehatan pada Jum’at (14/2/2025) dengan tema “Sejarah Kebijakan Pendidikan Dokter Umum dan Dokter Spesialis: Apakah Terjadi “History in the Making” Karena Adanya UU Kesehatan 2023” dalam Annual Scientific Meeting FK-KMK UGM. Acara ini membahas transformasi kebijakan pendidikan kedokteran dari era kolonial hingga pasca Undang-Undang Kesehatan 2023.
Kegiatan dibuka dengan Pengantar “Perspektif Sejarah dalam Kebijakan Pendidikan Kedokteran” yang disampaikan oleh Kepala Departemen Sejarah FIB UGM, Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil. Wahid mempertegas pentingnya sejarah dalam kebijakan pendidikan kedokteran, merujuk pada kajian luas kesehatan sejak abad ke-19 dan telah berkembang menjadi disiplin multi dan transdisiplin di negara maju. Meskipun relatif baru di Indonesia, bidang sejarah kesehatan ini menjanjikan dengan historiografi yang berkembang dan telah masuk kurikulum Ilmu Sejarah. Tantangannya adalah integrasi ke kurikulum pendidikan kesehatan dan kurangnya dialog antar ilmu kesehatan dan humaniora. Hal ini yang mendasari kolaborasi antara FK-KMK UGM dan Departemen Sejarah FIB UGM untuk bekerja sama dalam penelitian, pendidikan, dan penerbitan guna mengembangkan sejarah kesehatan di Indonesia.
Sesi pertama menghadirkan Baha’Uddin, S.S., M.Hum., yang membahas evolusi pendidikan dokter umum, mulai dari Sekolah Dokter Jawa (1849) hingga reformasi kurikulum modern, termasuk kerja sama dengan University of California, San Francisco pada 1954 dan pengenalan KIPDI I dan II (1982 & 1992). Setelah reformasi, diberlakukannya UU Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran yang memperkenalkan regulasi terkait kompetensi dokter serta izin prakteknya. Dilanjutkan dengan hadirnya UU Kesehatan 2023 yang membawa perubahan dalam regulasi pendidikan dokter, termasuk dokter spesialis. Adanya sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (Hospital-Based Education) yang memungkinkan rumah sakit utama menyelenggarakan pendidikan spesialis secara lebih mandiri. Selain itu, Perubahan dalam struktur Kolegium dan Konsil Kedokteran yang tidak lagi sepenuhnya di bawah organisasi profesi.
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., membahas perubahan dalam pendidikan residen melalui UU Kesehatan 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Reformasi ini mengubah sistem dari berbasis universitas ke hospital-based education, meningkatkan standar dan distribusi dokter spesialis. Regulasi baru juga mengakui residen sebagai pekerja dengan hak dan kewajiban yang lebih jelas serta mengubah kolegium menjadi lembaga independen. Namun perlu diingat bahwa UU Kesehatan 2023 baru saja dijalankan, sehingga dampak jangka panjangnya belum dapat dipastikan. Keberhasilan implementasi UU ini akan menentukan apakah perubahan-perubahan ini akan dikenang sebagai bagian penting dari sejarah pendidikan residen di Indonesia.
Webinar ini menyoroti evolusi pendidikan dokter umum dan spesialis serta tantangan dan peluang ke depan. Reformasi kebijakan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan nasional.
Reporter:
- Nila Munana, SHG. MHPM
- Ijtihadun Nisa, SKM., MPH.
- Aulia Putri Hijriyah, S.Sej.,
- Galen Sousan Amory, S. Sej.,
Tag: SDG 17,Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
